Forwamki.id | Forum Maju Tumbuh Bergerak Bersama (Matra) menilai pemerintah belum mensosialisasikan secara baik dampak daripada kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bagi masyarakat luas.
Untuk itu, gabungan lebih kurang 56 organisasi relawan pendukung Presiden Joko Widodo (Jokowi) ini mendesak pemerintah melakukan langkah-langkah antisipatif terhadap imbas kenaikan harga BBM tersebut.
Baca Juga:
680 Liter Pertalite Diamankan, Sat Reskrim Polres Subulussalam Tangkap Seorang Pria Diduga Lakukan Penyalahgunaan BBM
Anggota Kehormatan Forum Matra, Lendry SM mengatakan, banyak masyarakat belum siap menghadapi keputusan pemerintah dengan kenaikan harga BBM yang sudah berlaku sejak akhir pekan lalu.
“Saat ini daya beli masyarakat belum cukup kuat tapi sudah dibebani lagi kenaikan harga BBM. Pemerintah harusnya berupaya melakukan langkah-langkah antisipatif, agar daya beli masyarakat efektif," kata Lendry SM melalui keterangan tertulis Forum Matra, Rabu (7/9/2022).
Menurut Lendry, sosialisasi kebijakan pemerintah dalam menaikkan harga BBM bisa dilakukan secara bertahap dan tidak bersamaan langsung naik sekaligus. Selain itu, pemerintah dalam menyalurkan bantuan sosial BBM perlu melakukan pengawasan distribusi harga-harga bahan pokok supaya tetap terjangkau di pasaran.
Baca Juga:
Pertamina Patra Niaga Tindak Tegas SPBU Nakal
"Kami (Forum Matra) terus melakukan perhitungan kalau tanpa pengawasan pada kenaikan harga produksi dan transportasi, nanti dikuatirkan bansos ini tidak efektif dan tidak mendukung daya beli masyarakat," tegas Ketua Umum Gerakan Masyarakat Aktivis Relawan atau disingkat Gemar Indonesia Jaya itu.
Komunikasi Publik Pemerintah Buruk
Di sisi lain, Sekretaris Umum Gerakan Rakyat Tanpa Partai (Getar) DPD DKI Jakarta Jove Manukoa menilai komunikasi publik pemerintah belum dikelola secara baik. Hal ini terkait pengumuman pemberlakuan kenaikan harga BBM yang hanya berselang satu jam setelah diumumkan resmi oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Pengumuman rencana kenaikan harga BBM terkesan dadakan sehingga menimbulkan kepanikan bagi masyarakat. Di hampir setiap wilayah terjadi antrian panjang warga yang berbondong-bondong untuk mengisi BBM kendaraannya," kata Jove.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengumumkan kenaikan harga BBM mulai berlaku pada Sabtu (3/9/2022) pukul 14.30 WIB. Pada hari yang sama juga sudah diberlakukan kenaikan harga BBM tersebut.
"Pemberitahuan yang tiba-tiba muncul ini merupakan bukti bahwa komunikasi publik pemerintah buruk sekali," tegas Jove.
Menurut dia, kenaikan harga BBM tentu masih dapat diprediksikan pada jauh hari sebelumnya sehingga tidak membuat riuh di tengah masyarakat. Ia menambahkan, perhitungan kenaikan harga BBM yang terperinci pastinya masih punya jeda waktu yang cukup untuk pemerintah menyampaikan kapan kenaikannya terjadi, hari dan waktunya kepastian kenaikan harga BBM tersebut.
Untuk itu, Jove pun menyarankan agar pemerintah memperbaiki tata kelola komunikasi dengan baik, efektif dan informatif. Ia juga mengingatkan komunikasi buruk pemerintah tidak lagi berulang terjadi untuk di kemudian hari.
"Perlu ditingkatkan komunikasi pemerintah agar betul-betul tidak lagi mengejutkan masyarakat. Biasanya kalau bikin kejutan itu sesuatu yang membahagiakan rakyat kecil, bukan justru jadi menambah beban penderitaan rakyat," tegas Jove.
Hal senada juga disampaikan Ketua Umum Mitra Tani Mandiri (MTM) Ratna Dewati. Menurut dia, keputusan menaikkan harga BBM dalam kondisi ekonomi rakyat yang belum pulih secara normal pasca pandemi Covid-19 saat ini adalah momentum yang kurang tepat.
Meskipun demikian, Anggota Kehormatan Forum Matra itu berharap pemerintah masih punya pilihan kebijakan lainnya dalam menyikapi situasi pilihan sulit antara kesejahteraan rakyat dan kepentingan ekonomi semata.
"Semoga pemerintah masih punya kebijakan alternatif untuk memperkuat daya beli rakyat miskin. Bagaimana pun kebijakan pemerintah harus tetap prorakyat dan tidak hanya berkutat soal mempertahankan postur APBN semata," ucap Ratna berharap.
Sementara itu, Ketua Umum Lady Orange Wiwiek Dwimastuti menegaskan pentingnya mengurangi konsumsi BBM berlebihan.
Dia mengatakan, masyarakat Indonesia dan sektor-sektor usaha perlu melakukan pengurangan konsumsi BBM, penghematan energi, konversi bahan bakar ke energi terbarukan, dan kebijakan efektifitas pengelolaan anggaran agar kenaikan harga BBM tidak langsung memberatkan rakyat kecil.
"Selama ini sudah berjalan program penghematan energi tapi program ini masih kurang berhasil. Jadi harus ada keseriusan pemerintah dalam menjalankan program-program penghematan konsumsi BBM," cetus Wiwiek yang juga merupakan Anggota Kehormatan Forum Matra itu.
Bunda Wiwiek sapaan akrab Wiwiek Dwimastuti ini juga mengkhawatirkan kalau dampak kenaikan harga BBM akan mengalami tekanan terhadap segala sektor kegiatan usaha, tingkat pengangguran akan terus meningkat, dan operasional industri banyak yang akan gulung tikar.
"Meskipun kenaikan BBM ini bukanlah sesuatu yang baru dilakukan sekali oleh pemerintahan Jokowi tapi keputusan ini (kenaikan harga BBM) merupakan jalan terbaik pemerintah. Namun, kebijakan pemerintah janganlah menimbulkan penderitaan rakyat tambah semakin berat," pungkas Wiwiek Dwimastuti.
Sebelumnya, pemerintah telah mengumumkan kenaikan harga BBM yang ditetapkan sebagai berikut yakni, Pertalite dari Rp 7.650 menjadi Rp 10.000 per liter, Solar dari Rp 5.150 menjadi Rp 6.800 per liter, Pertamax dari Rp 12.500 menjadi Rp 14.500 per liter.
Rencana kenaikan harga BBM bersubsidi ini terjadi seiring dengan membengkaknya nilai subsidi energi yang mencapai Rp 502,4 triliun. [JP]
