Konsumen.net | Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkap kekesalannya mengenai prosedur investasi yang berbelit-belit untuk para investor khususnya bila ingin berinvestasi di BUMN.
Jokowi bahkan mengaku terkadang ingin marah atas ruwetnya birokrasi sehingga menghambat investasi masuk ke Indonesia.
Baca Juga:
Ini Tips Memilih Broker Terbaik saat Mau Mulai Trading
"Saya kadang-kadang pengin marah untuk sesuatu yang saya tahu tapi kok sulit banget dilakukan, sesuatu yang gampang, tapi kok sulit dilakukan, kok nggak jalan-jalan," tutur Jokowi.
Jokowi mengaku mengetahui kondisi di lapangan yang, menurutnya, dapat mempermudah iklim investasi. Namun justru proses birokrasi investasi berbelit-belit sehingga membuatnya agak kesal.
"Saya melihat sebetulnya investasi yang ingin masuk ke Pertamina, ke PLN, ini ngantre dan banyak sekali. Tapi ruwetnya, ruwetnya itu ada di birokrasi kita dan juga ada di BUMN kita sendiri," kata Jokowi, yang disiarkan di YouTube Sekretariat Presiden, Sabtu (20/11/2021).
Baca Juga:
Pemkab Labura Percepat Penyusunan IPRO untuk Dorong Investasi Strategis di Labuhanbatu Utara
Jokowi menyatakan hal tersebut saat memberikan arahan kepada komisaris dan direksi Pertamina dan PLN pada 16 November melalui video, yang baru diunggah di YouTube Setpres pada Sabtu (20/11) hari ini.
Jokowi meminta agar dilakukan perbaikan prosedur investasi yang memudahkan investor masuk ke Indonesia.
"Posisi-posisi inilah yang harus terus diperbaiki dengan profesionalisme yang Bapak-, Ibu, Saudara-saudara miliki," imbuhnya.
Lebih lanjut Jokowi mengingatkan, sebagai BUMN, perusahaan memang bisa memutuskan sendiri terkait investasi. Namun Jokowi mengingatkan adanya cita-cita negara demi tercapainya tujuan investasi.
"Jadi keputusan investasi Anda boleh oleh perusahaan, tetapi pemerintah juga memiliki strategi besar untuk membawa negara ini ke sebuah tujuan yang kita cita-citakan bersama, sebuah rencana besar negara itu juga punya, itulah pentingnya antara profesionalisme dan negara, kepentingan perusahaan dan negara ini juga berjalan seiringan," ujarnya.
Jokowi mengatakan kesempatan investasi di PLN maupun di Pertamina sejatinya terbuka sangat lebar jika kedua perusahaan tersebut terbuka dan membuka pintunya lebar-lebar.
"Keterbukaan itulah yang saya inginkan, yang diinginkan dengan UU Cipta Kerja. Saya berikan contoh Pertamina, misalnya sudah bertahun-tahun yang namanya Rosneft itu ingin investasi, sudah mulai saya ngerti, tapi Rosneftnya pengin cepat, tapi kitanya nggak pengin cepat, ini investasi yang gede sekali Rp 168 triliun, tapi realisasi baru kira-kira 5,8," kata Jokowi sambil menghela napas.
Lebih lanjut Jokowi juga meminta agar Pertamina dan PLN menjaga profesionalismenya dalam setiap penugasan yang diberikan.
Ia meminta agar semua pihak melakukan penghitungan secara transparansi, kalkulasi, dan terbuka. (JP)
