WALINKI ID | Pusat pertumbuhan ekonomi Indonesia akan dipaksa pindah pemerintah, lewat cara pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Lantas bagaimana nasib Jakarta?
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, menjelaskan sebagai Bendahara Umum Negara, dirinya akan mengkaji nasib aset-aset negara yang berada di DKI Jakarta. Agar aset tersebut terus berharga, maka Jakarta akan dikembangkan.
Baca Juga:
Kadiv Humas Polri : Nama Calon Wakapolri Sudah ada, Saat ini Sedang Dalam Proses Pemilihan.
"DKI harus dikembangkan jadi kota tanpa ibu kota negara, sebagai center of economic and finance. Ini proses yang sedang berjalan," jelas Sri Mulyani, menjawab pertanyaan-pertanyaan Chairman CT Corp, Chairul Tanjung, dalam acara CNBC Indonesia, Economic Outlook, Selasa (22/3/2022).
Sri Mulyani mengatakan, perpindahan ibu kota negara harus dilakukan untuk pemeraat pembangunan ekonomi yang selama ini dinilai sangat Jawa sentris.
"Pembangunan Indonesia sangat Jawa sentris, di Jakarta perputaran uang bisa 60%. Negara seluas Eropa tapi perputaran uang terbesar di Jakarta. Pemerataan ekonomi sudah dilakukan sejak Zaman Presiden Soeharto," cetus Sri Mulyani.
Baca Juga:
Rapat Paripurna Sahkan RUU Daerah Khusus Jakarta Jadi Usul Inisiatif DPR
Dia mengatakan, sepertiga anggaran negara dalam APBN, atau sekitar Rp 800 triliun dari total Rp 2.600 triliun, ditransfer untuk daerah. Namun, lanjut Sri Mulyani, pemerataan pembangunan tidak juga terjadi.
"Ketidakseimbangan ekonomi terjadi, dan jadi PR kita. Ibu kota negara baru termasuk strategi supaya pusat pertumbuhan dipaksa keluar dari Jawa. Dan ada kepentingan strategis lain, politik atau keamanan yang masuk dalam satu basket," ungkapnya. [tum]
