WALINKI ID I Ada 6 BUMN yang memiliki utang besar yang dicatata Kementerian BUMN.
Penyebabnya beragam, mulai dari pendapatan yang anjlok akibat pandemi, hingga praktik korupsi yang membuat perusahaan merugi.
Baca Juga:
PLN Sumedang Dukung Pertumbuhan Ekonomi dengan Realisasi Tambah Daya di Sektor Industri Selama Lima Tahun Kepemimpinan Erick Thohir
Mengutip dari Kompas.TV, Kamis (9/12/2021), berikut daftar 6 BUMN yang mempunyai utang menumpuk:
1. PT Angkasa Pura I
Utang AP I baru-baru ini terungkap, yaitu sebesar Rp35 triliun. Penyebabnya, pendapatan perusahaan yang anjlok selama pandemi melanda namun perusahaan harus tetap membiayai proyek pembangunan dan pengembangan sejumlah bandara.
Baca Juga:
Menteri BUMN Erick Thohir Ungkap Rencana Strategis untuk 20 Aset Bangunan Berharga
Sampai saat ini pun AP I masih merugi sebesar Rp200 miliar setiap bulannya. Jika hal itu terus terjadi, utang AP I bisa membengkak hingga Rp38 triliun.
Ada 15 bandara yang berada di bawah AP I. Pada 2019, total penumpang dari 15 bandara itu mencapai 81,5 juta. Namun di 2020 menjadi hanya 32,7 juta dan diperkirakan di 2021 hanya mencapai 25 juta penumpang.
Di sisi lain, AP I harus mengeluarkan uang sebesar Rp19,2 triliun untuk pembangunan dan pengembangan bandara nasional. Dana tersebut paling banyak digunakan untuk membangun Bandara Internasional Yogyakarta (YIA), yaitu sebesar Rp12 triliun.
2. PT Garuda Indonesia Tbk.
Berdasarkan data Kementerian BUMN, hingga akhir September 2021 utang Garuda sudah mencapai 9,8 miliar dollar AS atau sekitar Rp138,87 triliun (asumsi kurs Rp 14.200 per dollar AS).
Utang jumbo Garuda itu terdiri dari utang kepada lessor atau pihak yang menyewakan pesawat sebesar 6,35 miliar dollar AS, utang ke bank sekitar 967 juta dollar AS, dan utang dalam bentuk obligasi wajib konversi, sukuk, dan KIK EBA sebesar 630 juta dollar AS.
Kementerian BUMN menyebut, Garuda sebenarnya sudah bangkrut secara teknis, namun belum secara legal. Lantaran utang Garuda lebih besar dibanding asetnya. Dengan utang mencapai mencapai 9,8 miliar dollar AS, sedangkan asetnya hanya sebesar 6,9 miliar dollar AS.
3. PT PLN
Dalam laporan keuangan PLN tahun 2020, utang BUMN setrum tersebut sebesar Rp649,2 triliun. Terdiri dari utang jangka panjang sebesar Rp499,58 triliun dan utang jangka pendek Rp149,65 triliun.
Rinciannya, utang jangka panjang didominasi obligasi dan sukuk sebesar Rp192,8 triliun, utang bank Rp154,48 triliun, utang imbalan kerja Rp54,6 triliun, liabilitas pajak tangguhan Rp31,7 triliun, dan penerusan pinjaman Rp35,61 triliun.
Salah satu solusi agar keuangan PLN tidak semakin terbebani, adalah dengan memangkas belanja modal (capital expenditure/capex) hingga 50 persen untuk efisiensi. Serta dengan negosiasi ulang kepada pihak kreditur untuk bisa mendapatkan bunga yang lebih rendah.
4. PT Perkebunan Nusantara III
Induk holding BUMN perkebunan PTPN III memiliki utang hingga Rp43 triliun. Menteri BUMN Erick Thohir pernah menyebut utang itu akibat praktik korupsi yang lama terjadi di BUMN perkebunan itu. Bahkan Erick mengatakan, jika utang itu tidak terbayar, bank yang meminjamkan dananya kepada PTPN bisa bangkrut.
5. PT Krakatau Steel Tbk
Utang BUMN produsen baja Krakatau Steel mendapat 2 miliar dollar AS atau Rp31 triliun. Sama seperti PTPN III, utang di KS diduga karena praktik korupsi.
Indikasi korupsi itu berasal dari proyek di masa lalu yakni pembangunan pabrik baja sistem tanur tinggi atau blast furnace, yang dikerjakan oleh manajemen terdahulu. Proyek itu memakan dana sebesar 850 juta dollar AS atau sekitar Rp12,16 triliun (asumsi kurs Rp 14.300 per dollar AS).
Utang itu melibatkan 10 bank nasional, swasta nasional, dan asing.
6. PT Waskita Karya Tbk
Waskita Karya memiliki utang mencapai Rp 90 triliun hingga akhir 2019. Hal itu karena banyaknya proyek jalan tol yang dikerjakan. Terdiri dari Rp70 triliun utang ke bank dan obligasi, sertaRp 20 triliun ke vendor.
Waskita Karya memiliki penugasan untuk menyelesaikan 16 proyek jalan tol, terutama Jalan Tol Trans Jawa dan Trans Sumatera. Sebagian besar, tol itu merupakan hasil akuisisi dari swasta yang pengerjaannya terkendala. (tum)
