Forwamki.id | Direktur Registrasi dan Identifikasi (Dirregident) Korlantas Polri Brigjen Pol Yusri Yunus mengusulkan agar bea balik nama (BBN) 2 atau BBN kendaraan bekas dihapus. Hal ini untuk membuat masyarakat lebih taat pajak.
Menurutnya, karena bea balik nama kendaraan bekas mahal, oang-orang enggan membayar pajak kendaraannya.
Baca Juga:
Bapenda Riau Capai 15,21 Persen Target Pajak Kendaraan Bermotor 2025
"Bayar balik namanya mahal, sehingga yang terjadi adalah, 'Ah nanti ajalah tunggu pemutihan'. Akhirnya nunggak, setahun, dua tahun, tiga tahun baru ada pemutihan baru bayar pajak," kata Yusri dalam sebuah video yang ditayangkan NTMC Polri.
Untuk itu, Yusri mengusulkan kepada berbagai pemerintah daerah agar menghapus bea balik nama kendaraan bekas atau BBN 2.
"Kenapa bea balik nama? Karena memang banyak masyarakat mengeluh dengan tingginya harga balik nama. Sehingga bukan masyarakat tidak patuh, tapi pengin enak. Saya ambil contoh motor Rp 300 ribu bayar pajaknya, tapi bayar balik namanya Rp 1,5 juta. Sehingga mereka mengharapkan menunggu pemutihan. Padahal pemutihan itu bukan solusi. Yang solusi itu adalah bagaimana mereka bayar pajak, tapi enak. (BBN 2) dinolkan, berarti dia bayar pajak," ucapnya.
Baca Juga:
Program Pemutihan Pajak Kendaraan di Jabar Diserbu Warga, Raup Rp10 Miliar dalam 2 Jam
Menurut Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 9 Tahun 2010 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dipungut pajak atas penyerahan kendaraan bermotor.
Untuk tarif bea balik nama kendaraan bekas berbeda-beda di setiap daerah. Kita ambil contoh DKI Jakarta. Dikutip dari situs resmi Badan Pendapatan Daerah DKI Jakarta, Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ditetapkan masing-masing sebagai berikut:
- Penyerahan pertama sebesar 12,5% (dua belas koma lima persen);
- Penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 1% (satu persen).
