Sebab menurut Menteri Basuki, perwujudan akses sanitasi layak dan aman, sejatinya tidak hanya bergantung pada ketersediaan infrastruktur semata, tetapi juga dipengaruhi oleh beberapa aspek lain, salah satunya peningkatan keterlibatan masyarakat.
"Dukungan, komitmen, kolaborasi, dan sinergi dari seluruh stakeholders , baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, akademisi, swasta dan berbagai lapisan masyarakat sesuai dengan peran dan kewenangan masing-masing diperlukan untuk mewujudkan penyediaan akses sanitasi untuk semua," kata Menteri Basuki.
Baca Juga:
Menteri PUPR: Pembangunan Kartasura-Klaten Tuntas Akhir Agustus 2024
Selain itu, untuk meningkatkan pemanfaatan infrastruktur yang telah dibangun, Kementerian PUPR memberikan perhatian dan fokus pada pendekatan Optimalisasi, Pemeliharan, Operasi, dan Rehabilitasi (OPOR), serta memfasilitasi bantuan Hibah Air Limbah setempat. [JP]
