KONSUMEN.net | Di tengah krisis pangan global yang sedang terjadi, Kementerian Perdagangan terus mendukung kedaulatan dan ketahanan pangan.
Dukungan tersebut dilakukan Kemendag melalui kebijakan-kebijakan perdagangan dalam negeri dan internasional.
Baca Juga:
Wamendag: Kolaborasi Kunci Hadapi Krisis Pangan Global
Hal ini disampaikan Wakil Menteri Perdagangan RI Jerry Sambuaga dalam InAGRO Expo & Business Forum 2022 yang merupakan side event B20 di Surabaya, Jawa Timur, hari ini, Kamis (11/8).
Acara yang diselenggarakan oleh Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Timur ini turut dihadiri Ketua Umum Kadin Jatim Adik Dwi Putranto.
“Kemendag memiliki peran strategis dalam mewujudkan kedaulatan dan ketahanan pangan. Berbagai kebijakan dalam negeri dan internasional telah dan terus dilaksanakan guna mendukung hal tersebut,” jelas Wamendag Jerry.
Baca Juga:
Hadapi Ancaman Krisis Global, Kementan Minta Tiap Kabupaten Jadi Lumbung Pangan
Wamendag menjelaskan, kebijakan perdagangan dalam negeri meliputi stabilisasi harga barang kebutuhan pokok (bapok); tata kelola gudang dan rantai pasokan; digitalisasi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dan pasar tradisional; serta program promosi pangan.
Terkait ekosistem digital, Kemendag menargetkan digitalisasi 1.000 pasar rakyat dan 1.000.000 UMKM di seluruh Indonesia. Saat ini, sudah terdapat 2.047 pasar rakyat menggunakan situs web pasar melalui Sistem Informasi Sarana Perdagangan (SISP), 10 pasar rakyat on-boarding pemasaran secara digital, dan 51 pasar rakyat telah melakukan transaksi nontunai melalui QRIS.
Untuk UMKM dan pedagang tradisional, 326 tradisional pasar di 42 kecamatan dengan 106.702 pedagang lokal telah menerapkan e-retribusi dan 9,7 juta pedagang UMKM telah melakukan transaksi nontunai melalui QRIS. Jumlah ini akan terus meningkat seiring berkembangnya program.
Sedangkan, terkait pembatasan ekspor pangan, Kemendag juga mendukung program promosi makanan lokal seperti sorgum dan singkong sebagai pengganti gandum.Tidak hanya digitalisasi, Kemendag juga mendukung UMKM melalui program-program lain. Diantaranya Bimbingan Teknis Kewirausahaan Menuju Sertifikasi Halal, Bimbingan Teknis Pengembangan Produk, dan penyelenggaraan UKM Pangan Award.
Sedangkan, kebijakan perdagangan internasional yang telah dilaksanakan untuk mendukung kedaulatan dan keamanan pangan diantaranya dengan melaksanakan The Public Private Partnership Project for The Improvement of The Agriculture Product Marketing and Distribution System bersama Jepang dan melaksanakan Indonesia-Australia Partnership on Food Security in the Red Meat and Cattle Sector bersama Australia.
Selain itu, Indonesia juga berpartisipasi dalam ASEAN-China Ministerial Meeting dan The ASEAN Food Safety Regulatory Framework (AFSRF), berpartisipasi dalam South-South and Triangular Cooperation lewat sektor pertanian, serta menghadiri Konferensi Tingkat Menteri WTO ke-12 pada bulan Juni lalu yang telah menghasilkan kesepakatan tingkat Menteri (Ministerial Declaration) terhadap isu pangan dan pertanian.
Wamendag menambahkan, di tengah krisis pangan global ini, sinergi untuk memperkuat kedaulatan pangan semakin penting di masa mendatang. Diharapkan, dengan kerja sama yang solid di antara para pemangku kepentingan baik di tingkat global dan nasional, krisis pangan dapat segera berakhir.
“Sejalan dengan Presidensi G20 Indonesia, semoga acara hari ini dapat menjadi momentum terbaik untuk bersama-sama merumuskan kembali strategi kedaulatan dan ketahanan pangan,”pungkas Wamendag. [JP]
