KONSUMEN.net | Hasil survei Indikator Politik Nasional menyatakan mayoritas masyarakat puas dengan kinerja Presiden Joko Widodo (Jokowi). Tingkat kepuasan itu di antaranya ditopang oleh bantuan untuk rakyat kecil seperti bantuan langsung tunai (BLT).
Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi menjelaskan, survei ini dilakukan pada 13 hingga 20 September. Survei ini dilakukan dengan tatap muka dengan kriteria sampel antara lain warga negara Indonesia yang berusia 17 tahun atau yang sudah menikah.
Baca Juga:
20 Oktober 2024: Melihat Nasib Konsumen Pasca Pemerintahan 'Man Of Contradictions'
Adapun jumlah sampel sebanyak 1.220 orang dengan margin of eror lebih kurang 2,9%. Serta, tingkat kepercayaan 95%.
"Lalu bagaimana dengan approval level presiden, yang mengatakan puas atau sangat puas itu kurang lebih 67% disurvei September hingga tanggal 20 September," katanya seperti dilansir dari detikcom, Minggu (2/10/2022).
Adapun detilnya, responden yang sangat puas 13,7% dan cukup puas 53,4%. Sementara yang responden yang kurang puas dan tidak puas sebanyak 30,8%, dengan rincian kurang puas 25,3% dan tidak puas sama sekali 5,5%.
Baca Juga:
HUT ke-79 TNI, Ini Pesan Presiden Jokowi ke Prajurit Indonesia
Dia mengatakan, salah satu alasan masyarakat puas dengan kinerja presiden ialah karena adanya bantuan kepada masyarakat. Salah satunya seperti BLT.
"Memberi bantuan kepada rakyat kecil itu satu isu yang sekarang menjadi signture-nya pemerintah. Biasanya infrastruktur. Tapi di kondisi sekarang memberi bantuan kepada rakyat kecil menjadi salah satu yang membuat sekitar 67% warga tadi yang puas," jelasnya.
"Jadi mungkin salah satu yang menyebabkan kepuasan itu adalah kebijakan semacam BLT atau sejenisnya yang membuat masyarakat masih menyatakan kepuasan terhadap kinerja presiden," sambungnya.
Lalu, mereka yang tidak puas di antaranya disebabkan karena peningkatan harga kebutuhan pokok.
"Sementara 30,8% masyarakat yang tidak puas sebagian besar menyebut masalah peningkatan harga kebutuhan pokok yang meningkat, ada juga yang menyebut bantuan yang tidak merata," tambahnya. [JP]
