WALINKI.ID | Anggota Komisi V DPR, Suryadi Jaya Purnama menilai pemerintah telah gagal menerapkan program untuk mengatasi backlog kepemilikan rumah dan pengentasan jumlah rumah tidak layak huni (RTLH).
Ia pun mendesak pemerintah mencarikan strategi khusus untuk menangani persoalan tersebut.
Baca Juga:
Pemerintah Terapkan Penghapusan BPHTB dan Percepat Layanan Persetujuan PBG
"Pemerintah harus punya strategi khusus untuk mengatasi backlog rumah, terutama dengan percepatan, relaksasi, dan penyederhanaan syarat-syarat dan ketentuan dari perbankan hingga realisasi akad KPR subsidi untuk dapat menampung konsumen non-fixed income, UMKM, khususnya bagi MBR (masyarakat berpenghasilan rendah) dan milenial," kata Suryadi, Senin (11/7/2022).
Suryadi mengatakan, menurut pemerintah, keterbatasan APBN merupakan salah satu penyebab belum tuntasnya masalah backlog perumahan ini. Selain itu, bentuk program penanganan juga perlu diperhatikan agar tepat sasaran.
Namun demikian, kegagalan penyediaan kebutuhan rumah hunian juga disebabkan oleh faktor lain, yaitu pemerintah gagal menumbuhkan minat swasta ikut membangun rumah hunian.
Baca Juga:
Pemerintah & DPR Komit Selesaikan Penataan Tenaga Non ASN
Hal ini terjadi karena Pemerintah gagal meningkatkan daya beli masyarakat yang lemah, dimana jumlah rakyat miskin dengan pendapatan di bawah Rp 30.517 per hari saat ini berjumlah sekitar 150,2 juta orang (2018).
Suryadi memandang pemerintah dapat memberikan bantuan pinjaman bagi kepemilikan rumah pertama, sehingga mereka tidak harus memberikan uang muka hingga 30 persen.
Pembebasan biaya BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan) bagi MBR juga merupakan contoh lain yang dapat diberikan.
