"Program kerja kerakyatan ini merupakan masalah yang berulang disorot oleh masyarakat kurang mampu di banyak daerah. Antara lain, mekanisme penyaluran bantuan BBM bersubsidi masih sulit diakses masyarakat daerah," ujar Putri Widodo.
"Kementerian/lembaga dan daerah harus solid bekerja sama untuk meringankan beban masyarakat kurang mampu terdampak akibat kenaikan BBM tersebut," pungkas Farida Abidin.
Baca Juga:
20 Oktober 2024: Melihat Nasib Konsumen Pasca Pemerintahan 'Man Of Contradictions'
Kedua Anggota Kehormatan Forum Matra ini juga menyoroti soal akses warga untuk mengetahui bantuan subsidi bagi masyarakat kurang mampu.
"Sulit diakses informasi dan data warga penerima subsidi ini problem yang harus dijawab. Mestinya (informasi data) ini terbuka dan transparan bagi masyarakat luas," tandas Farida berharap.
Seperti diketahui bahwa dampak kenaikan harga BBM bersubsidi terus semakin dirasakan oleh masyarakat. Untuk itu, Presiden Jokowi memberikan sejumlah arahan strategis kepada Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) maupun Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) untuk menjaga stabilitas harga bahan pokok dan meningkatkan ketahanan pangan untuk mendukung daya beli masyarakat serta pemulihan ekonomi nasional. [JP]
