"Pemerintah memberikan subsidi BBM, LPG, dan listrik sebesar Rp 502 triliun ini harus betul-betul dapat dinikmati rakyat kurang mampu. Kalau subsidinya tanpa pengawasan itu tidak efektif," tegas Dina.
Di lain sisi, Ketua Srikandi We Love Jokowi (WLJ) Sisrie mengutarakan, kalau bantuan subsidi BBM lebih baik dialihkan untuk memenuhi kebutuhan penting lainnya bagi rakyat kurang mampu.
Baca Juga:
20 Oktober 2024: Melihat Nasib Konsumen Pasca Pemerintahan 'Man Of Contradictions'
Hal ini perlu dilakukan agar bantuan BBM bersubsidi dapat betul-betul dirasakan bermanfaat bagi rakyat kecil yang lebih membutuhkan.
"Buruh, pekerja harian, nelayan, pedagang kecil, ojek online, misalnya ini menggunakan BBM bisa dibantu perekonomian mereka dari subsidi tersebut," kata Sisrie.
Anggota Kehormatan Forum Matra ini juga menyebutkan bahwa bantuan UMKM selama ini juga dinikmati oleh kegiatan usaha kalangan ekonomi menengah ke atas. Sementara kegiatan usaha berkeliling atau tidak punya tempat usaha belum mendapatkan perhatian sepenuhnya.
Baca Juga:
HUT ke-79 TNI, Ini Pesan Presiden Jokowi ke Prajurit Indonesia
"Penyesuaian harga BBM berdampak pada harga bahan baku, sehingga banyak UMKM tak berdaya untuk usahanya bertahan hidup. Pada praktiknya masih jauh dari harapan yang semestinya UMKM dapat dibantu melalui subsidi tersebut," ujarnya lagi.
Sinergisitas Pemerintah Pusat dan Daerah
Sementara itu, Ketua Umum BK-NKRI Putri Widodo dan Ketua Diaspora Australia Farida Abidin berpendapat senada terhadap kebijakan Presiden Jokowi yang menegaskan agar pemerintah pusat dan daerah bersama-sama berkontribusi menekan laju inflasi di sejumlah daerah.
