Edy Jhan Tony Pakpahan, seorang aktivis pemerhati pembangunan di Tapanuli Utara minta DPRD jangan lelet dalam pengawasan proyek pemerintah.
DPRD seharusnya melakukan evaluasi mengapa sejumlah proyek infrastruktur itu bisa mangkrak, padahal infrastruktur merupakan salah satu program andalan pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara untuk mendorong pertumbuhan percepatan ekonomi di daerah.
Baca Juga:
Empat Kajati Sulteng: Tumpul di Provinsi, Tajam ke Kabupaten, Masyarakat Tunggu Gebrakan Kajati Baru
“DPRD jangan mati suri dan lemah sebab di pundak DPRD ada tanggungjawab besar selaku perwakilan rakyat, DPRD wajib menjalankan fungsinya sebagai lembaga kontrol terhadap kebijakan pemerintah daerah,” tegasnya.
Ada 35 anggota DPRD Kabupaten Taput, dengan adanya proyek mangkrak yang begitu banyak DPRD terkesan masa bodoh dengan berbagai problem yang ada didepan mata.
“DPRD harus punya nyali desak Bupati Nikson Nababan agar menyelesaikan persoalan proyek mangkrak milik pemerintah kabupaten Taput,” tambahnya.
Baca Juga:
Skandal Sekda Labuhanbatu Memanas: Pemkab Mangkir, DPRD Rapat Internal
[Redaktur: Alpredo Gultom]
