Selain itu sebagai amanat dari pemenuhan keterbukaan informasi publik yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008.
Idham menuturkan, laman Sipol juga dapat diakses oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
Baca Juga:
KPU Raih Peringkat Pertama Kualifikasi Informatif Kategori Lembaga Non Struktural pada Anugerah Keterbukaan Informasi Publik
“Karena menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 memiliki kewenangan atributif di dalam pengawasan proses pendaftaran dan verifikasi partai politik,” tuturnya.
Dia mengatakan bahwa KPU juga diamanahkan Undang-Undang tersebut karena berwenang mengatur pelaksanaan dan pendaftaran verifikasi partai politik.
KPU juga menetapkan Sipol sebagai alat bantu dalam proses pendaftaran dan verifikasi partai yang masuk.
Baca Juga:
KPU Tegaskan Ijazah Jokowi Tidak Dimusnahkan, August Mellaz Sebut KPUD Solo Grogi saat Sidang
“Sipol ini juga digunakan untuk melaksanakan tugas baik KPU RI, KPU provinsi, ataupun KIP Aceh, dan KPU kabupaten/kota ataupun KIP kabupaten/kota di wilayah Aceh dalam rangka melakukan verifikasi kelengkapan pemenuhan persyaratan partai politik peserta pemilu,” ujarnya.
Daftar Partai Pemilik Akun SIPOL
Berikut ini, partai politik yang telah memiliki akun SIPOL:
