Wahanaadvokat.com | Kemungkinan penyebab Presiden Joko Widodo atau Jokowi beri sederet jabatan untuk Luhut Binsar Pandjaitan karena dinilai Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut Pandjaitan adalah sosok yang bisa dipercaya.
Hal itu diungkapkan Peneliti Ahli Utama Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Firman Noor.
Baca Juga:
Penasaran? Simak, Ini Tugas Dewan Ekonomi Nasional yang Dipimpin Luhut
“Mungkin di mata Pak Jokowi, Pak Luhut adalah orang yang bisa dipercaya dan sanggup mengeksekusi yang dia inginkan. Terbukti dari berderetnya jabatan yang diberikan pada beliau,” tutur Firman Noor dalam program Gaspol! Kompas.com, Selasa (12/4/2022).
Pernyataan Firman tersebut disampaikan untuk menjawab isu adanya kemungkinan pergantian jabatan pasca-Jokowi melarang menterinya membicarakan penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan Presiden.
Luhut disebut-sebut merupakan salah satu menteri yang menyampaikan wacana itu.
Baca Juga:
Prabowo Resmi Tunjuk Luhut Binsar Pandjaitan sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional
Menurut Firman, kecil kemungkinan Luhut dicopot dari jabatannya. Sebab, ada chemistry dengan Jokowi.
Bahkan, Firman menyebut tidak ada yang bisa dibandingkan dengan Luhut.
“Tidak ada yang bisa dibandingkan dengan dia. Karena kita ngomong dari sisi chemistry. Enggak usah negara, perusahaan aja pasti ingin ada seseorang yang bisa dia trust,” tuturnya.
Selain itu, lanjut Firman, hingga saat ini publik belum melihat adanya masalah antara Jokowi dengan Luhut.
“Di mata Pak Jokowi sebagai Presiden, dia (Luhut) baik-baik saja,” sebutnya.
Sebelumnya, Komisi Untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS) meminta Jokowi mencopot menteri yang menyuarakan penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan Presiden.
KontraS menilai wacana itu telah melanggar sejumlah hal seperti tidak adanya urgensi dan bersifat inkonstitusional.
Selain Luhut, wacana itu juga digulirkan oleh Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia.
Jokowi pun telah merespons polemik tersebut. Presiden meminta para menterinya untuk fokus menyelesaikan berbagai pekerjaan rumah.
Presiden Jokowi juga sudah menegaskan bahwa pemilu tetap akan dilaksanakan pada 14 Februari 2024 mendatang. [tum]
