Advokat.WahanaNews.co | Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Koordinator Bidang Maritim dan tak ingin Indonesia jadi negara yang terkenal kerap melakukan operasi tangkap tangan (OTT).
"Sebenarnya kita tak ingin negara kita masuk negara-negara yang OTT," kata Luhut dalam acara Green Port Awarding yang disiarkan di kanal YouTube Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi, Rabu (28/12).
Baca Juga:
KPU Kota Bengkulu Pastikan Pilkada 27 November Lancar Usai OTT KPK
Luhut mencontohkan banyak negara-negara maju hampir tak ada orang yang terkena OTT. Hal itu terjadi lantaran sistem pencegahan korupsi di negara itu sudah bagus.
OTT dan korupsi, lanjut dia, dapat terjadi karena sistem yang memberikan ruang untuk melakukan pelanggaran. Karenanya, pemerintah bakal mengubah sistem yang bisa menekan pelanggaran korupsi tersebut.
"Ini bangun ekosistem kita bernegara, sehingga negara ini jangan jadi negara drama karena Anda senang liat orang di OTT OTT," kata dia.
Baca Juga:
Quick Count Pilkada Bengkulu 95,67 Persen: Helmi Ungguli Tersangka Rohidin
Di sisi lain, Luhut mengatakan pemerintah kini tengah melakukan perubahan sistem digitalisasi pelabuhan. Semisal transaksi kini dilakukan secara digital dan transparan. Langkah ini menurutnya dapat meminimalisasi aksi korupsi.
"Nah, vendor juga dulu bayar cash. Hari ini vendor sudah tak bayar cash. Itu digitalisasi. Untuk kurangi korupsi, inefisiensi, kurangi OTT OTT juga," ucapnya.
Sebelumnya Luhut sempat menuai kontroversi lantaran menilai OTT yang dilakukan KPK membuat citra negara ini jelek. Dia pun mendorong agar peran digitalisasi dimasifkan dalam kegiatan pemerintahan karena transparan. Ini bisa membuat KPK tidak perlu lagi melakukan OTT.
