Wahanaadvokat.com | Presiden Joko Widodo (Jokowi) masih menemukan ada prajurit-prajurit TNI yang memiliki beda sikap dengan kebijakan pemerintah.
Presiden meminta TNI dan Polri berbenah soal disiplin para prajuritnya. Jokowi menyinggung hal itu dalam Rapat Pimpinan (Rapim) TNI-Polri secara hybrid, Selasa (1/3/2022).
Baca Juga:
Ketua DPD Martabat Prabowo-Gibran Sumatera Utara Tenno Purba Ucapkan Selamat Atas Pelantikan Presiden Dan Wapres RI
Mulanya, Jokowi menggaungkan kedisiplinan nasional dalam rangka pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) di Nusantara, Kalimantan Timur.
Jokowi meminta TNI-Polri untuk memberi contoh kepada masyarakat terkait konsep kedisiplinan nasional tersebut.
"Untuk mencapai ini, dibutuhkan yang namanya kedisiplinan nasional. Oleh sebab itu, saya minta pada jajaran TNI-Polri untuk bisa memberikan contoh kepada masyarakat urusan yang satu ini," ujar Jokowi.
Baca Juga:
Ketua DPD Martabat Prabowo-Gibran Sumut Tenno Purba Ucapkan Selamat Atas Pelantikan Presiden dan Wapres RI
Pada kesempatan itu, Jokowi juga mengingatkan bahwa tidak ada urusan demokrasi dalam internal TNI dan Polri. Menurut dia, TNI dan Polri tak bisa ikut-ikutan dalam urusan demokrasi.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu kemudian menyinggung soal pro kontra dengan rencana pemerintah memindahkan ibu kota. Menurut dia, dalam disiplin TNI-Polri, rencana itu tak harus lagi diperdebatkan.
"Kalau di dalam disiplin TNI Polri sudah tidak bisa diperdebatkan. Apalagi di WhatsApp grup gampang. Karena disiplin tentara dan polisi beda dengan sipil. Dan dibatasi oleh aturan pimpinan," kata Jokowi.
"Ini perlu saya ingatkan, di seluruh dunia tentara punya namanya aturan sendiri. Kitab Undang-undang Hukum Disiplin Tentara. yang intinya kalau kita lihat, intinya adalah kesetiaan tegak lurus," tambahnya.
Tidak hanya itu, Jokowi juga mengingatkan agar keluarga anggota TNI-Polri harus ikut disiplin. Salah satu bentuk kedisiplinannya yakni Jokowi meminta agar istri-istri TNI-Polri tidak sembarangan mengundang penceramah agama.
"Hati-hati, ibu-ibu kita juga sama, kedisiplinanya harus sama. Enggak bisa ibu-ibu manggil, ngumpulin ibu-ibu yang lain, manggil penceramah semaunya atas nama demokrasi," paparnya.
Menurut Jokowi, TNI-Polri bisa mengkoordinir pemanggilan para penceramah atau pemuka agama untuk istri maupun keluarga mereka. Hal ini untuk meminimalkan penyebaran paham-paham radikal.
"Sekali lagi, di tentara, polisi, enggak bisa seperti itu. Harus dikoordinir oleh kesatuan. Makro dan mikronya harus kita juga. Tahu-tahu undang penceramah radikal, hati-hati," tuturnya.
Merespons sentilan Jokowi, Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL), Laksamana TNI Yudo Margono yang mewakili Panglima TNI Jenderal Andika Andika Perkasa mengaku bakal menjadikan teguran Jokowi soal WhatsApp Grup jajaran TNI dan Polri sebagai evaluasi di internal TNI.
"Nanti itu jadi teguran maupun evaluasi bagi kami, TNI-Polri, khususnya TNI AL, AU, AD akan kita tekankan lagi supaya tidak terjadi seperti itu," kata Yudo di Mabes TNI Cilangkap, Senin (1/3).
Yudo berjanji akan introspeksi ke dalam, terutama ke keluarga TNI usai ditegur Jokowi. Baginya, TNI harus tetap tegak lurus mendukung pelbagai program pemerintah.
"Itu adalah teguran dari presiden kepada kami, untuk introspeksi lagi evaluasi ke dalam," kata Yudo.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo juga memastikan jajarannya siap menerapkan kedisiplinan sebagaimana yang diminta Presiden dan loyal sepenuhnya pada kepentingan nasional.
"Sesuai dengan arahan bapak presiden, kami akan memastikan kedisiplinan keluarga besar TNI-Polri, akan terus terjaga dalam garis komando, dari atas sampai ke bawah untuk mewujudkan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat serta penegakkan hukum," ujar dia.
"Kami berkomitmen, arahan bapak presiden akan kami jadikan pedoman dalam laksanakan tugas ke depan," lanjut Listyo. [tum]
