Wahanaadvokat.com | Secara de facto, kondisi organisasi advokat di negeri ini sekarang menunjukkan sifat “multi-bar”, lawan dari “single-bar” alias wadah tunggal yang nyaris tiada henti digaungkan Ketua Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Otto Hasibuan.
Menyikapi kenyataan tersebut, Ketua Umum DPN Persatuan Pengacara Perlindungan Konsumen Indonesia (Perapki), KRT Tohom Purba, mendesak pemerintah untuk menghentikan konflik tersebut dengan berkaca pada fakta.
Baca Juga:
Jumlah Penumpang Kereta Api Daop 1 Jakarta Tembus 738 Ribu di H-2 Lebaran
“Faktanya, hari ini organisasi advokat di Indonesia sudah bersifat multi-bar. Bahkan, Peradi sendiri, yang getol menyuarakan sistem single-bar, sudah terbelah ke dalam banyak faksi,” kata Tohom kepada WahanaNews.co, Kamis (21/4/2022).
Ia melanjutkan, konflik berkepanjangan soal organisasi advokat itu takkan pernah bisa berakhir bila pemerintah sendiri masih terus menutup mata terhadap fakta kekinian.
“Jadi, menurut Perapki, sebaiknya pemerintah mengakui perkembangan zaman ini dengan mensahkan sistem multi-bar organisasi advokat melalui pembuatan regulasi baru yang bersifat mengikat. Karena, kehadiran sistem multi-bar sudah menjadi tuntutan zaman yang tak lagi bisa dihindari,” kata Tohom, yang juga menjabat sebagai Ketua Bidang Perlindungan Konsumen DPP Kongres Advokat Indonesia (KAI).
Baca Juga:
Menteri PPPA Tinjau Fasilitas dan Layanan Perempuan dan Anak di Kereta Api bagi Pemudik Lebaran
Ia mencontohkan sejumlah organisasi profesi yang sudah mulai meninggalkan asas single-bar.
“Contoh paling mudah tentu adalah organisasi insan pers. Dulu, di era Orde Baru, PWI ditetapkan sebagai wadah tunggal para wartawan. Kini, sejak memasuki era Reformasi, PWI tak lagi jadi pemain tunggal dalam mengorganisasikan para jurnalis,” katanya.
Selain menjawab tuntutan zaman yang memang sudah berubah, tambah Tohom, asas multi-bar bisa sekaligus menyelamatkan profesi advokat dari ancaman oligarki, pemusatan tongkat komando, dan penyeragaman arah keadilan sehingga tak lagi dinamis.
