Wahanaadvokat.com | Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan menolak 6 gugatan mengenai aturan ambang batas presiden atau presidential threshold (PT), Kamis (24/2/2022).
PT terkait Pilpres 2024 yang diatur dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
Baca Juga:
Gugatan Hasil Pilpres 2024 Tak Diterima, PDIP Hormati Putusan PTUN Jakarta
Gugatan itu antara lain diajukan oleh Mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo; Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Ferry Joko Yuliantono, sejumlah anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan warga sipil.
Sebagai informasi, Ferry mengajukan gugatan atas nama partai melainkan pribadi.
"Amar putusan mengadili menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima," kata hakim ketua Anwar Usman membacakan putusan terhadap masing-masing perkara, Kamis (24/2).
Baca Juga:
Merasa Dirugikan, 2 Warga Jakarta Gugat Aturan ke MK Agar Bisa Hidup di RI Tanpa Beragama
Dalam konklusinya, mahkamah menyatakan para pemohon dari gugatan tersebut tidak memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan permohonan a quo.
Selain itu, mahkamah juga menyatakan pokok permohonan pemohon tidak dipertimbangkan.
"Karena pemohon tidak memiliki kedudukan a quo untuk mengajukan permohonan, mahkamah tidak mempertimbangkan pokok permohonan," kata Anwar Usman.
Sebelumnya, sejumlah politisi dan warga sipil menggugat ambang batas presiden yang diatur dalam Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 ke Mahkamah Konstitusi.
Mereka antara lain Mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo dengan nomor perkara 70/PUU-XIX/2021; anggota DPD RI Fahira Idris, Edwin Pratama Putra, dan Tamsil Linrung dengan nomor perkara 6/PUU-XX/2022.
Kemudian Wakil Ketua Umum partai Gerindra Ferry Joko Yuliantono dengan nomor perkara 66/PUU-XIX/2021; Ikhwan Mansyur Situmeang dengan nomor 7/PUU-XX/2022; dan Lieus Sungkharisma dengan nomor perkara 5/PUU-XX/2022; serta anggota DPD RI, Bustami Zainudin dan Fachrul Razi dengan nomor perkara 68/PUU-XIX/2021.
Sebagai informasi, Mahkamah Konstitusi pernah menyebut bahwa UU Pemilu dan UU Omnibus law Cipta Kerja merupakan undang-undang yang paling banyak digugat pada 2021.
Berdasarkan catatan Kode Inisiatif, Pasal 222 UU Pemilu sudah digugat hingga 14 kali. Belum ada satupun permohonan uji materi ambang batas presiden yang dikabulkan MK. [tum]
