WALINKI ID | Pemerintah menargetkan produksi minyak sebesar 1 juta barel per hari (bph) dan 12 miliar standar kaki kubik gas per hari (BSCFD) pada 2030 mendatang.
Namun di sisi lain, sejumlah perusahaan migas besar asing satu per satu menyatakan mundur dari proyek hulu migas di Tanah Air.
Baca Juga:
Gandeng Mubadala Energy, PLN Siap Maksimalkan Pemanfaatan Gas Bumi
Industri hulu minyak dan gas bumi (migas) di Tanah Air tengah menghadapi tantangan besar.
Lantas, bagaimana tanggapan pemerintah tentang kondisi ini?
Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Tutuka Ariadji mengungkapkan pihaknya telah berupaya semaksimal mungkin untuk menjalin komunikasi dengan para Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) alias produsen migas di Tanah Air.
Baca Juga:
Gandeng Mubadala Energy, PLN Siap Maksimalkan Pemanfaatan Gas Bumi
Menurutnya, pihaknya telah terbuka untuk mengomunikasikan segala sesuatunya dengan investor karena menurutnya investor ini berperan penting dalam mendukung pemerintah untuk meningkatkan produksi migas di Indonesia.
"Kita menjalin hubungan yang baik dengan industri. Komunikasi ini sangat penting, menyampaikan bahwa masalah yang timbul itu kita selesaikan, dan kita dengan internal di nasional ini kita selesaikan. Dan kita terbuka untuk komunikasi, seperti itu. Karena kita menganggap bahwa investor ini adalah pemeran utama untuk meningkatkan produksi," paparnya saat konferensi pers, Rabu (19/01/2022).
Tutuka menjelaskan selama ini pemerintah juga sudah memperbaiki sejumlah kebijakan dan insentif fiskal di hulu migas guna menarik investor.
