Tulus juga menanggapi wacana semua moda transportasi akan dikenakan wajib tes PCR. Menurutnya, kebijakan tersebut bisa dilakukan jika tarif tes PCR diturunkan lebih signifikan, misalnya menjadi Rp 100.000.
Jika tarif tes PCR masih Rp300.000, maka akan memberatkan pengguna transportasi darat seperti bus.
Baca Juga:
Menko Luhut Bongkar Modus Pelanggaran “PeduliLindungi”
“Mana mungkin penumpang bus suruh membayar PCR yang tarifnya lebih tinggi daripada tarif busnya itu sendiri? Dan untuk pengguna kendaraan pribadi bagaimana pengendaliannya? Selama ini tak ada pengendalian kendaraan pribadi, baik roda empat dan atau roda dua. Jika tak ada pengendalian yang konsisten dan setara, ini hal yang diskriminatif,” ujarnya.
Tulus menyarankan tidak semua moda transportasi harus dikenakan PCR atau swab antigen karena akan menyulitkan pengawasannya. Dia mendorong pemerintah mengembalikan tes PCR untuk keperluan skrining kesehatan.
“Karena toh sekarang sudah banyak warga yang divaksinasi,” pungkasnya. [As]
