Padahal, menurut Nasir, satu-satunya kewenangan untuk dapat melakukan restorative justice tersebut adalah asas oportunitas yang dimiliki Jaksa Agung. Bahkan, dalam RUU KUHAP, kewenangan restorative justice itu bukan hanya dimiliki jaksa agung, jaksa penuntut umum bisa melakukan juga dapat melakukan hal itu dengan syarat harus melapor ke kejaksaan negeri.
“Tapi jangankan RUU KUHAP (Rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Acara Pidana), RUU KUHP saja sampai sekarang belum jelas nasibnya. Sudah di garis finish, tapi belum keluar dari garis finish,” tutup Nasir. (tum)
