Wahanaadvokat.com | Anggota Komisi VII DPR, Kardaya Warnika mengatakan bahwa untuk mengutip iuran kepada perusahaan batu bara tidak boleh lewat BLU, sebab BLU merupakan badan yang ada di bawah Kementerian/Lembaga.
Dia mendesak pemerintah untuk mengkaji ulang wacana perubahan skema suplai batu bara dalam negeri (Domestic Market Obligation/DMO) melalui skema Badan Layanan Umum (BLU) pungutan iuran batu bara kepada pengusaha tambang batu bara.
Baca Juga:
Ratu Batu Bara Tan Paulin Diperiksa KPK di Kasus Rita Widyasari
Jika ingin mengutip iuran, pemerintah harus membuat Undang-Undang (UU) baru berkenaan dengan kutipan iuran tersebut.
"Kami tidak setuju dengan harga pasar (belu batu bara) dan melalui BLU. Biasanya BLU nempel di Kementerian/Lembaga lalu di Universitas ada juga untuk mencari dana. Tapi itu bukan hal seperti ini,” terang Kardaya.
"Katanya konsep BLU sekarang ini akan ada pungutan. Ini harus dimengerti oleh semua orang, di negara berdasarkan hukum memungut uang harus berdasarkan UU, harus sudah ada UU. Sekarang untuk pungutan UU-nya tidak ada, jangan malah bikin geger ke depannya," tandas Kardaya.
Baca Juga:
KPK Ungkap Eks Bupati Kukar Dapat US$5 per Matrik Ton dari Perusahaan Batu Bara
Seperti yang diketahui, pemerintah akan mengubah konsep harga batu bara domestik untuk PLN dilepas ke harga pasar. PLN akan mendapatkan subsidi melalui kutipan iuran dari para produsen batu bara berdasarkan selisih harga.
Nah, berdasarkan dokumen yang diterima CNBC Indonesia, nilai pungutan ekspor batu bara ini akan dihitung berdasarkan:
1. Total volume DMO batu bara PLN dikalikan dengan harga pasar batu bara berdasarkan kalori yang biasa digunakan PLN 4.659 kcal/kg.
