Wahanaadvokat.com | Presiden Joko Widodo (Jokowi) masih menemukan ada prajurit-prajurit TNI yang memiliki beda sikap dengan kebijakan pemerintah.
Presiden meminta TNI dan Polri berbenah soal disiplin para prajuritnya. Jokowi menyinggung hal itu dalam Rapat Pimpinan (Rapim) TNI-Polri secara hybrid, Selasa (1/3/2022).
Baca Juga:
Ketua DPD Martabat Prabowo-Gibran Sumatera Utara Tenno Purba Ucapkan Selamat Atas Pelantikan Presiden Dan Wapres RI
Mulanya, Jokowi menggaungkan kedisiplinan nasional dalam rangka pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) di Nusantara, Kalimantan Timur.
Jokowi meminta TNI-Polri untuk memberi contoh kepada masyarakat terkait konsep kedisiplinan nasional tersebut.
"Untuk mencapai ini, dibutuhkan yang namanya kedisiplinan nasional. Oleh sebab itu, saya minta pada jajaran TNI-Polri untuk bisa memberikan contoh kepada masyarakat urusan yang satu ini," ujar Jokowi.
Baca Juga:
Ketua DPD Martabat Prabowo-Gibran Sumut Tenno Purba Ucapkan Selamat Atas Pelantikan Presiden dan Wapres RI
Pada kesempatan itu, Jokowi juga mengingatkan bahwa tidak ada urusan demokrasi dalam internal TNI dan Polri. Menurut dia, TNI dan Polri tak bisa ikut-ikutan dalam urusan demokrasi.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu kemudian menyinggung soal pro kontra dengan rencana pemerintah memindahkan ibu kota. Menurut dia, dalam disiplin TNI-Polri, rencana itu tak harus lagi diperdebatkan.
"Kalau di dalam disiplin TNI Polri sudah tidak bisa diperdebatkan. Apalagi di WhatsApp grup gampang. Karena disiplin tentara dan polisi beda dengan sipil. Dan dibatasi oleh aturan pimpinan," kata Jokowi.