"Camatnya takut. Bupatinya takut. Diancam mau dibawa ke KPK. Bayar bayar bayar dan seterusnya," ujar Mahfud.
Mahfud juga mengatakan rasa takut terhadap hukum tidak cukup dan memberi wejangan agar masyarakat takut kepada sanksi moral dan sanksi otonom.
Baca Juga:
Soal Kasus Hasto, Mahfud MD Sebut Tersangka Tak Harus Ditahan
Hal ini karena hukum disebut Mahfud dapat "di-industrikan". Seseorang dapat melakukan upaya untuk mengakali hukum yang berlaku baik dengan menghubungi pihak yang berwenang untuk memuluskan modus pungli atau mencari pasal yang berlaku untuk mengelak dari jerat hukum.
"Kalo hanya takut kepada hukum gampang kok. Bisa diatur pake pasal ini aja lah selesai ini atau hubungin pak itu selesai ini itu. Kan yang meriksa disana kan dulu anak buahnya. Dateng aja telpon," ujar Mahfud.
Indonesia Corruption Watch (ICW) sebelumnya menyoroti pungli sebagai salah satu modus korupsi yang paling banyak dilakukan pada pelayanan publik.
Baca Juga:
Harvey Moeis Divonis Cuma 6,5 Tahun Penjara, Mahfud MD: Duh Gusti, bagaimana ini?
Pungli disebut sering kali diremehkan karena nilai yang diminta dianggap sedikit.
Kepala Sekolah Akademi Antikorupsi Indonesia ICW, Nisa Zonzoa mengatakan meski diremehkan pungli menyebabkan kerugian negara yang besar.
Nisa lantas mengajak masyarakat agar melakukan pencegahan dengan tidak menjadi bagian dari penyuapan dan pungutan liar di pelayanan publik. (tum)
