Penyidik senior yang dipecat karena disebut tidak lulus asesmen Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) ini turut menyinggung laporan HAM Amerika Serikat untuk Indonesia yang menyoroti pelanggaran etik Lili. Menurut dia, hal tersebut sangat memalukan.
"Sangat-sangat malu, bahkan tentunya kalau dewan HAM dari Kemenlu AS sampai bicara begitu. Artinya di PBB juga begitu, di PBB ada UNODC yang fokus membicarakan isu-isu antikorupsi. Mungkin dari banyak negara sangat sedikit yang dibicarakan seperti itu, artinya bisa sampai dibicarakan karena sangat keterlaluan," ucap Novel.
Baca Juga:
Jokowi Segera Ajukan Calon Pengganti Lili Pintauli
Ia mengaku sedih dan marah dengan kondisi KPK yang penuh masalah di bawah kepemimpinan era Firli Bahuri dkk saat ini. Novel berujar pelanggaran etik, nilai-nilai antikorupsi yang tergerus, hingga kebijakan menyingkirkan para pegawai berintegritas merupakan sedikit dari banyak polemik yang dibuat oleh pimpinan KPK.
"Pimpinan KPK kalau memang niatnya mau berbuat jahat ya sudah lah enggak usah di KPK, lebih bagus di rumah, istirahat," pungkasnya.
Lili dilaporkan ke Dewas KPK atas dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku karena diduga menerima fasilitas akomodasi hotel hingga tiket menonton ajang balap MotoGP Mandalika 18-20 Maret 2022 dari Pertamina. Dewas KPK sudah mengklarifikasi pihak Pertamina soal aduan ini.
Baca Juga:
Ganti Lili Pintauli di KPK, Anggota DPR Usul Jokowi Tunjuk PLT
Sumber CNNIndonesia.com menuturkan Dewas juga telah meminta dokumen mengenai laporan tersebut.
Di antaranya bukti pemesanan dan pembayaran tiket MotoGP tanggal 18-20 Maret 2022 pada Grandstand Premium Zona A. Kemudian, pemesanan penginapan di Amber Lombok Beach Resort tanggal 16-22 Maret 2022.
Belum ada respons dari Lili terhadap laporan tersebut. Nomor telepon yang bersangkutan tidak bisa dihubungi hingga berita ini ditulis. [tum]
