Meski demikian, ia menegaskan sosok yang dipilih masuk otorita IKN itu haruslah memiliki kapasitas serta kapabilitas mumpuni.
“Penunjukan kepala dan wakil badan otorita itu hak prerogatif presiden. Tapi harapannya masyarakat lokal disertakan dalam penataan IKN," ujar Ervan kepada CNNIndonesia.com saat dikonfirmasi pada Rabu (23/3).
Baca Juga:
Destinasi Hits Terbaru Indonesia, 5.000 Wisatawan Serbu IKN Setiap Hari
Ervan mengaku bisa menerima jika tak semua warga daerah bakal dipilih otorita. Tapi setidaknya masyarakat asli selalu diberikan ruang.
"Intinya ke depan badan otorita bakal banyak tantangan. Itu sebab kolaborasi diperlukan," tuturnya.
Ketua Laskar Merah Putih Perjuangan (LMPP) Kukar, Apin Darmawan mengatakan pimpinan Badan Otorita IKN harus bergerak cepat membentuk struktur di bawahnya.
Baca Juga:
Prabowo Lantik Basuki Hadimuljono sebagai Kepala OIKN
Tapi, harus dipastikan pula figur yang terlibat harus menguasai masalah lapangan. Sebab persoalan badan otorita ke depan tak hanya pembangunan infrastruktur saja.
"Komplain ganti rugi lahan warga di kawasan IKN juga mesti dipikirkan," kata Apin.
Apin menambahkan, langkah cepat badan otorita berkonsultasi dengan Polri, KPK dan Kejaksaan sudah tepat untuk mengantisipasi penyalahgunaan wewenang dan kebocoran anggaran. Selain itu, mereka ini juga harus memastikan keterlibatan warga lokal yang punya kapabilitas dalam badan otorita.
