Menurut Freedom House, Saiful mengatakan semua pejabat publik yang memiliki wewenang untuk membuat keputusan-keputusan strategis itu harus memiliki mandat dari rakyat. Dua tahun ke depan, Indonesia akan memiliki pejabat-pejabat publik yang tidak punya mandat dari raktyat.
Sejumlah gubernur akan diangkat oleh presiden, karena ada pilkada. Saiful khawatir fakta ini akan dinilai olef Freedom House bahwa kekuasaan di daerah-daerah tidak memiliki mandat dari rakyat. “Ini akan mengurangi nilai demokrasi Indonesia,” demikian Saiful. [tum]
