Menurutnya, disparitas harga biasanya menjadi pemantik munculnya pasar gelap, seperti yang terjadi pada industri minyak sawit saat ini.
Kemendag telah menyalurkan 415,78 ribu ton atau 519,73 juta liter migor dari 38 produsen migor ke pasar atau 72,45% dari DMO yang disimpan pemerintah.
Baca Juga:
DJP Kalbar Fokus Maksimalkan Penerimaan Pajak Sektor Perkebunan untuk Meningkatkan Pendapatan Negara
Adapun konsumsi migor nasional per bulan hanya mencapai 327,32 ribu ton. DMO merupakan syarat bagi eksportir CPO dan turunannya untuk mendapatkan izin ekspor. Pada 14 Februari - 8 Maret 2022, Kemendag telah menerbitkan 126 izin ekspor CPO dan turunnya sebanyak 2,77 juta ton untuk 54 eksportir CPO.
Kemendag mencatat empat produsen migor telah menyalurkan 268,37 juta atau 51,63% dari total migor yang telah didistribusikan. Keempat produsen tersebut adalah Wilmar Group (99,26 juta liter), PT Musim Mas (65,32 juta liter), PT Smart Tbk (55,18 juta liter), dan Asian Agri (48,59 juta liter).
Sahat mengusulkan skema penanganan kelangkaan migor baru ke pemerintah. Skema yang dimaksud Sahat adalah bantuan langsung nontunai khusus pembelian migor berskema kartu untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Baca Juga:
Kemendag Rilis Harga Referensi CPO dan Biji Kakao Per November 2024
Ia menyebut, skema itu sebagai Dana Tunjangan Kemahalan Minyak Goreng atau DTKM.
Sahat mengatakan, skema ini merupakan hasil adopsi kebijakan yang dilakukan Pemerintah Malaysia terkait harga migor dan telah disesuaikan dengan kebijakan pemerintah Indonesia.
"Kementerian Perdagangan tidak bakal setuju, jadi kami bikin surat ke Presiden kalau kuorum memenuhi. Oknum di lapangan lebih pintar, itu diatasi dengan kartu DTKM," kata Sahat.
