Advokat.WahanaNews.co | Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Sumber Daya Air (SDA) sepanjang 2018 hingga 2022 telah melaksanakan pekerjaan pengerukan 8 (delapan) sungai yang selama ini menjadi penyumbang banjir di Ibu Kota.
Pekerjaan pengerukan yang berlangsung selama lima tahun itu sudah berhasil mengangkat 2,5 juta meter kubik lumpur, sebut Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan di Balai Kota Jakarta, Rabu, (21/09/2022) lalu.
Baca Juga:
Dugaan Korupsi Saringan Sampah di Jakut Polisi Tinggal Tetapkan Tersangka
Tak hanya itu, Anies mengaku dampak banjir saat ini terkendali selain didukung pengerukan juga pembangunan enam waduk. Saat ini, ada empat waduk pengendali banjir yang sedang dalam tahap final yakni Waduk Brigif dan Waduk Lebak Bulus di Jakarta Selatan serta Waduk Pondok Ranggon dan Waduk Wirajasa di Jakarta Timur.
Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu menambahkan selain itu masih ada pembangunan sembilan sistem pompa baru, pembangunan 2 (dua) kilometer tanggul pantai dan 28 (dua puluh delapan) ribu drainase vertikal. Bahkan pada akhir masa jabatannya, Anies meminta penerusnya nanti meneruskan program sumur resapan agar terus dijalankan.
Menanggapi hal tersebut, Ketua BP2 Tipikor Lembaga Aliansi Indonesia, Agustinus P.G, SH mengatakan, besarnya anggaran APBD DKI Jakarta Tahun Anggaran 2020, 2021 dan 2022 ini yang dikucurkan melalui Dinas Sumber Daya Air (SDA) dan jajarannya, di program yang dilaksanakan oleh Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, tidak memiliki pengawasan yang baik dan terkesan ada pembiaran.
Baca Juga:
LAI Tuding Ada Indikasi Jual Beli Jabatan di Pemkab Demak
Inilah hasil pekerjaan perusahaan yang memiliki tenaga ahli dan sertifikat ISO, dinding penahan tanah diduga jebol belum serah terima ke 2 terjadi.
“Anggaran pengendali banjir di DKI Jakarta tiga tahun terakhir angkanya mencapai puluhan triliun rupiah. Pembangunan Waduk, Rumah Pompa, pengadaan pompa mobile, bahan material, saringan sampah otomatis, sumur resapan, perbaikan saluran, pembangunan pintu air, normalisasi saluran sekunder dan primer, pengurusan drainase, pembangunan turap disisi saluran dan saluran preacast dan Box Culvert, alat kelengkapan kerja pendukung operasional dan mobilisasi alat-alat berat, hingga pengadaan karung yang nilainya puluhan miliar rupiah. Belum gaji personil atau pasukan biru yang jumlahnya ribuan di DKI Jakarta,” jelasnya.
Besarnya anggaran tersebut, jelas Agustinus, dituding rawan untuk di korupsi oknum pejabat tertentu untuk memperkaya diri dan kroninya. Semua pekerjaan pembangunan waduk disinyalir juga sarat korupsi, pekerjaanya terkesan asal jadi saja, bahkan pihaknya sudah jauh-jauh hari menyampaikannya kepada Anies dan Kadis SDA Pemprov. DKI Jakarta dan jajarannya tentang kejadian tersebut.
