Kesalahan Fadli Zon mungkin berangkat dari salah baca terhadap tanggal dan bulan dalam dokumen sejarah karena sesuai dengan dokumen pengangkatan Syafruddin Prawiranegara oleh PDRI sebagai Menteri Pertahanan baru 2 bulan setelah Serangan Umum, yaitu pada tanggal 16 Mei sebagaimana dokumen sejarah berupa surat yang ditandatangani tanggal 19 Mei 1949 oleh R. Marjono Danubroto selaku Sekretaris PDRI saat itu.
Baca Juga:
Kepala Dinas Pendidikan Depok Pecat 9 Terkait Korupsi Manipulasi Nilai Rapor
Lalu apa peran H.M. Soeharto saat Serangan Umum 1 Maret di Yogya? Peran Soeharto, ya, sebatas pelaksana perang semata, pelaksana yang diperintahkan berperang oleh atasannya, bukan penggagas, inisiator, atau pemilik ide, apalagi pemegang peran sentral.
Bahkan, sesungguhnya perintah perang pada H.M. Soeharto tersebut sudah diberikan sekitar 2 bulan sebelum Serangan Umum 1 Maret melalui Perintah Siasat Panglima Divisi III/Gubernur Militer III TNI Kolonel Bambang Sugeng sejak 1 Januari 1949 dengan nomor 4/S/cop.I. yang isinya memerintahkan Cdt. Daerah I (Letkol Moch Bachrun), Cdt Daerah II (Letkol Sarbini), dan Cdt Daerah III (Letkol Soeharto) untuk mulai melakukan perlawanan serentak sejak 17 Januari 1949.
Dengan Demikian, menurut saya Kepres Hari Penegakan Kedaulatan Negara atau Kepres No. 2 Tahun 2022 yang dikeluarkan oleh Presiden Jokowi bukan hanya meluruskan sejarah terkait dengan gagasan, ide, dan perintah tentang Serangan Umum 1 Maret.
Baca Juga:
Buntut Manipulasi Nilai Rapor Puluhan Siswa, Kepala SMPN 19 Depok Akhirnya Dipecat
Namun, lebih jauh lagi kepres itu boleh jadi juga sebuah upaya "menjaga" nama H.M. Soeharto dengan membatasi agar tidak terjadi klaim berlebihan terhadap peristiwa sejarah tersebut.
Kenapa saya katakan "menjaga"? Karena Klaim berlebihan seolah Soeharto menjadi tokoh sentral yang menjadi "sutradara sekaligus aktor pemeran utama" dalam Serangan Umum 1 Maret bisa saja kemudian ditafsirkan bahwa Soeharto seolah telah "meniadakan" struktur negara, yaitu Presiden, Wakil Presiden, hingga Menteri Pertahanan, dan meniadakan struktur TNI yang ada di atasnya saat itu, di antaranya Panglima Besar Soedirman dan Panglima Divisi III selaku atasan Letkol Soeharto.
Menurut saya yang menarik untuk dipertanyakan justru apa motif Fadli Zon "mengarang" sejarah seolah ingin menjadikan H.M. Soeharto sebagai tokoh utama Serangan Umum 1 Maret?
