Pahala mengakui selama ini pemerintah masih sedikit menyentuh perbaikan parpol.
"Padahal semua tahu praktik yang terjadi seperti yang ada di survei TII tapi belum ada substansi yang mencoba mengubah hal ini. Coba deh dilihat tahun depan seperti apa, paling berubah 1-2 poin lagi, sampai kapan seperti ini?" tambah Pahala.
Baca Juga:
26 Pengungsi Rohingya Kabur dari Penampungan di Pekanbaru
KPK, menurut Pahala, meyakini bila ada perubahan fundamental di parpol maka IPK Indonesia dapat meningkat secara drastis.
"Saya yakin kalau secara fundamental memperbaiki parpol dengan semua yang ada di dalamnya maka IPK dapat membaik karena kita butuh lompatan, tidak bisa lagi hanya bergeser karena sudah 76 tahun merdeka dan 26 kali diukur IPK-nya masa selalu di bawah rata-rata dunia? Kita mempermalukan diri sendiri," ungkap Pahala.
Instrumen perbaikan korupsi politik yang terdiri dari perbaikan di sektor parpol, pilkada dan dilanjutkan teknologi pelayanan publik menurut Pahala menjadi hal yang mutlak.
Baca Juga:
Suap ke Ade Yasin dari Pihak Swasta Diduga Melalui Ajudan
"Gambarannya jelas perlu sektor diperbaiki selain itu juga perbaikan korupsi tradisional seperti pengadaan barang jasa, jual beli jabatan, perizian semuanya terkait IPK. Saya mengajak TII, masyarakat untuk berperan, berkolaborasi karena salah besar korupsi itu masalah sederhana dengan solusi sederhana bila berpikir seperti itu skor IPK Indonesia tidak akan maju-maju dan tidak ada perubahan drastis," kata Pahala. [tum]
