"Perlu kita ingat subsidi terhadap BBM sudah terlalu besar dari Rp170 triliun sekarang sudah Rp502 triliun. Negara mana pun tidak akan kuat menyangga subsidi sebesar itu," kata Jokowi.
Lantas, apa situasi ini tak membahayakan kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)?
Baca Juga:
Polisi Gerebek SPBU di Medan, Terbukti Oplos Pertalite dengan Bensin Oktan 87
Apalagi, pemerintah harus menurunkan defisit APBN menjadi di bawah 3 persen maksimal tahun depan.
Direktur Eksekutif Energy Watch Mamit Setiawan meyakini pemerintah akan terus menahan harga pertalite di level Rp7.650 per liter. Hal ini semata-mata demi menjaga daya beli masyarakat.
"Ini sesuai dengan komitmen Pak Jokowi tidak ada kenaikan barang subsidi pada tahun ini," kata Mamit.
Baca Juga:
Ojol Kendari Protes, Pertalite Diduga Oplosan hingga Bikin Motor Mogok
Jika harga pertalite naik, maka ada risiko politik dan sosial yang harus dihadapi pemerintahan Jokowi. Maklum, tak lama lagi Indonesia akan memasuki tahun politik.
"Belum lagi ini mendekati tahun politik di mana pastinya pemerintah akan menjaga situasi tetap kondusif serta stabil di dalam negeri," terang Mamit.
